Pasca Amnesti Pajak, Pemerintah melalui Menteri Keuangan pada bulan November 2017 mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final atau disingkat PAS-Final. PAS-Final ini merupakan prosedur yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta Tax Amnesty) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu. Ketentuan mengenai PAS-Final ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/ 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program ini berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

Adapun Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan
  3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

dengan persyaratan, Wajib Pajak tersebut harus:

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan. Dengan mengikuti program PAS-Final ini, Wajib Pajak  akan terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan program PAS-Final ini harus membayar Pajak Penghasilan Final dengan tarif 25 % untuk Wajib Pajak Badan, 30 % untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5 % untuk Wajib Pajak tertentu. Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan harta bersih yang akan diungkapkan oleh Wajib Pajak. Nantinya harta tersebut diungkap melalui pelaporan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Adapun nilai yang dijadikan pedoman menghitung besarnya nilai Harta Bersih antara lain:

  1. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran; dan
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi.

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai Harta ditentukan berdasarkan:

  1. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilain.

Berikut ini adalah tata cara pengungkapan Harta Bersih tersebut:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
    • bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
    • daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
  3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa.

– Mari manfaatkan PAS-FINAL sebelum menyesal !!!! –

Manfaatkan PAS-FINAL sebelum menyesal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Contact Person WhatsApp us